Menyayat hati, Kisah Tenaga Medis Kesulitan Merebut Tes Covid-19

Menyayat hati, Kisah Tenaga Medis Kesulitan Merebut Tes Covid-19

–>

Suara. com – Menyedihkan, Sejarah Tenaga Medis Kesulitan Memperoleh Ulangan Covid-19.

Memasuki minggu ke-9 infeksi pagebluk COVID-19 di Indonesia, masih langsung meningkat. Hingga 5 Mei 2020 telah ditemukan 12. 071 kasus positif dan 872 meninggal.

Di kurun ribuan kasus positif tersebut, pemerintah Indonesia belum memiliki catatan total tenaga kesehatan Indonesia yang terpapar, positif terkonfirmasi COVID-19 dan meninggal.

Ketidaksiapan dan keterlambatan pemerintah Indonesia di melakukan penanganan pandemi menyebabkan nilai kesakitan dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Bahkan, dr. Anggraini, SpPK, dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit di Jakarta, menyampaikan kesulitan yang dialami dirinya dan rekan sejawat untuk meraup pemeriksaan.

Pemeriksaan Covid-19. (dok: CISDI)

“Meskipun saya dan rekan-rekan memiliki saluran kontak yang tinggi dengan penderita rumah sakit baik yang berkedudukan positif COVID-19, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, maupun penderita dalam pengawasan, namun fasilitas penelitian tetap diprioritaskan untuk masyarakat sebati Standard Operating Procedure (SOP) lantaran pemerintah provinsi, ” kata Anggraini dalam keterangan pers yang diterima Suara. com, Rabu (6/5/2020).

Nyatanya, lanjut Anggraini, beberapa tenaga kesehatan dan staf di rumah sakit tempat dia bekerja berstatus positif COVID-19 sekalipun tidak menunjukkan gejala-gejala COVID19.

“Oleh karenanya, kami membutuhkan pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat biar kami segera bisa menentukan perawatan selanjutnya dan tidak bekerja untuk mencegah penularan ke tenaga kesehatan lain atau bahkan pasien, ” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kolegium Urologi Indonesia dan Penggagas SBC, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K), menyatakan, jumlah ketersediaan RT-PCR tak sebanding dengan kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan.

“Saat ini, tenaga kesehatan memperoleh pemeriksaan RT-PCR jika itu menunjukkan gejala dan berisiko agung, ” ujar Akmal.

Namun, belum ada aturan atau kesepakatan yang menetapkan frekuensi pemeriksaan RT-PCR harus dilakukan untuk memastikan tenaga kesehatan terlindungi dengan optimal.

Ketiadaan aturan atau kata sepakat terkait frekuensi pemeriksaan ini menjelma masalah, karena frekuensi pemeriksaan hendak mempengaruhi jumlah kebutuhan RT-PCR yang harus disediakan bagi tenaga kesehatan tubuh sebagai kelompok risiko tinggi.